Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Institusi Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan

  • 07 Maret 2007
  • Oleh: pendidikan
  • Dibaca: 2531 Pengunjung
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Institusi Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Penyelenggaraan otonomi daerah diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan,diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan ,pemikiran, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi,transparansi, dan akuntabilitas, dibentuklah Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Pembentukan Dewan Pendidian dan Komite Sekolah adalah merupakan amanat rakyat yang telah dituangkan dalam Undang-undang No 25 tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Amanat rakyat ini dinilai selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa pelaksanaan pendidikan belakangan ini tidak saja ditangani oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi,pemerintah kabupaten/kota akan tetapi juga dalam beberapa hal telah diserahkan secara langsung kepada sekolah dan masyarakat. Karena disadari bahwa keberasilan pendidikan bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata akan tetapi juga menjadi tanggung jawab sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stake holder pendidikan. Anggota masyarakat yang tergabung dalam Dewan Pendidikan dan atau Komite Sekolah dapat berperan dan berfungsi paling tidak sebagai berikut : 1. Pemberi pertimbangan (advisory body ) dalam penentuan dan pelaksanaan pendidikan, 2. Pendukung (supporting agen ) baik yang berwujud finansial, pikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, 3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, 4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat, 5. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitment masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, 6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perseorangan/organisasi) pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang berkwalitas, 7. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, 8. Memberi masukan , pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD mengenai : • Kebijakan dan program pendidikan, • Kreteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, • Kreteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala sekolah. • Kreteria fasilitas pendidikan dan • Hal –hal lain yang terkait dengan pendidikan. • Mendorong orang tua berpartisipasi dalam pendidikan. • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelengaraan dan keluaran pendidikan. ( I Made Gede Putra Wijaya)

  • 07 Maret 2007
  • Oleh: pendidikan
  • Dibaca: 2531 Pengunjung

Artikel Terkait Lainnya

Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Apakah Informasi yang tersaji pada Website Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, bermanfaat bagi Anda?