Anggaran Pendidikan Didelegasikan ke Pemda

  • 11 Oktober 2007
  • Oleh: pendidikan
  • Dibaca: 991 Pengunjung
Anggaran Pendidikan Didelegasikan ke Pemda JAKARTA--MEDIA: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pendidikan selama ini mengacu pada undang-undang desentralisasi yang mengamanatkan fungsi pendidikan didelegasikan kepada pemerintah daerah. Akibatnya menimbulkan masalah, bagaimana sebenarnya desain dan tujuan kita semua untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai yang diamanatkan konstitusi, kata Sri di Jakarta, Selasa (9/10), menanggapi kurangnya porsi anggaran pendidikan dalam APBN 2008 yang saat ini hanya mencapai 12%. Menurutnya, pemerintah dan anggota dewan sebenarnya sepakat untuk menaikkan porsi anggaran pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan konstitusi yakni sebesar 20%. Namun, kata dia, amanat konstitusi sendiri akan terus dikaji untuk mengetahui secara jelas interpretasi dan konsekuensi dari sisi anggaran yang menyebakan tujuan nasional tidak tercapai. Caranya, lanjut Sri, pada saat pembahasan anggaran dengan angota dewan, pemerintah akan meneliti semua angka, mulai dari penerimaan negara dan belanja negara. Pada saat disisir, penambahan belanja negara dan penambahan penerimaan negara kemudian dialokasikan untuk berbagai kebutuhan lain termasuk diantaranya untuk kebutuhan daerah dan untuk keperluan-keperluan prioritas nasional. Karena itu, anggaran pendidikan yang tadinya pada format APBN awal yang 12,3% pada akhir pembahasan berubah menjadi 12%, ujarnya. Ia mengakui, pada dasarnya keputusan ini merupakan suatu keputusan politik yang sangat sulit. Karena, dari sisi pemahaman defisnisi anggaran pendidikan yang diamanatkan dalam konstitusi yang kemudian dicoba untuk diterjemahkan dalam UU Sisdiknas yang kemudian berimplikasi pada UU APBN. Sepanjang pembahasan UU APBN selama tiga tahun ini kan pemerintah melalui RAPB kemudian dibahas bersama dengan dewan menyadari sepenuhnya pilihan-pilihan yang ada dan dipilih, artinya setiap kali ada jumlan tertentu yang ingin ditambahkan pada sektor pendidikan akan membawa konsekuensi, baik kepada keseluruhan APBN maupun dalam hal ini pembagian kewenangan pusat dan daerah, katanya. (Ray/OL-06) Dikutip dari : www.pendidikan.net

  • 11 Oktober 2007
  • Oleh: pendidikan
  • Dibaca: 991 Pengunjung

Artikel Terkait Lainnya

Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE, M.Si

Apakah Informasi yang tersaji pada Website Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, bermanfaat bagi Anda?